PERANAN PEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI
Peran
pemerintah sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan
ekonomi. Seberapa jauh peran pemerintah menentukan bagaimana penyelesaian
masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam
menyelesaikannya. Peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan masalah
pembangunan ekonomi.Pemerintah yang mengatur bagaimana pelaksanaan rancanagn
pembangunan, apakah sesuai dengan instrumen yang telah dibuat. Jadi, peran
pemerintah tersebut sebagai pengendali.
Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di
Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar
aktif dan positif.karena pemerintah harus mempnyai sasaran utama bagi rakyatnya
terutama yang berkenaan denagn upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat
kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang abnyak
dan bernilai tinggi. karenanya penjajah melakukan penjajahan di banyak Negara
terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya.
Dalam zaman yang segalanya serba global,peranan pemerintah
untuk melakukan pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci menuju masyarakat
yang lebih makmur.bahkan pada waktunya diharapkan bisa menjadi Negara yang
maju/industry.masalah Negara terbelakang atau Negara berkembang begitu besarnya
dan masalah itu tidak bias diserahkan begitu saja pada mkanisme bebas
kekuatan-kekuatan ekonomi.Untuk itu dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan
berbagai sektor perekonomian hingga penawaran harus sesuai dengan
permintaan.untuk itu dibutuhkan pengawasan dan pengaturan oleh Negara atau
pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang seimbang.karena kesimbangan
membutuhkan suatu pengawasan terhadap produksi,distribusi dan konsumsi komoditas.
Untuk itu pemerintah harus membuat suatu rencana pengawasan fisik
serta langkah-langkah fiskal dan moneter yang perlu dilakukan.langkah-langkah
tersebut tidak dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidak seimbangan
ekonomi dan social yang mengancam Negara berkembang.mengatasi perbedaan social
dan menciptakan psikologis, ideology,social,dan politik yang menguntungkan bagi
pembangunan ekonomi menjadi tugas penting pemerintah. Oleh karena itu ruang
lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh.menurut Arthur Lewis lingkup itu menyangkut
masalah :
A. Penyelenggaraan pelayanan umum
Di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia,
kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam
mengakses dan menggunakan pelayanan publik, akan tetapi permintaan akan
pelayanan tersebut umumnya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk dapat
memenuhinya.Sebaliknya, pemusatan segala urusan publik hanya kepada negara,
pada kenyataannya hanya sebuah retorika, sebab urusan pelayanan publik yang demikian
kompleks, mustahil dapat dikerjakan semua hanya oleh pemerintah.
Menurut Miftah Thoha, pelayanan publik dapat dipahami
sebagai suatu usaha oleh seorang/ kelompok orang, atau institusi tertentu untuk
memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan
tertentu (1991).Hanya saja, dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan
publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan bukanlah tugas yang mudah
mengingat usaha tersebut menyangkut berbagai aspek yang telah membudaya dalam
lingkaran birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu kemudian peran swasta sangat
diharapkan untuk melengkapi pemerintah dalam menciptakan kualitas pelayanan
publik yang optimal.
B. Penentuan sikap
Dalam hal ini pemerintah dalam
melihat berbagai permasalahan ekonomi hendaknya tanggap serta sensitive
terhadap berbagai masalah masyarakatnya. misalnya dalam penanggulangan masalah
kemiskinan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan
masalah kemiskinan pada pembangunan nasional,yaitu:
1. Kebijakan pemenuhan
hak-Hak Dasar Masyarakat.
Pemerintah terus aktif melakukan
kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti ketahanan pangan,
penyadiaan perumahan murah, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Kebijakan
ini terlihat dari program penyediaan distribusi bahan makanan, program wajib
belajar 9 tahun, pembangunan perumahan rakyat, dan lain-lain.
2. Pembangunan pemerintah dan usaha
kecil.
Sektor pertanian dan usaha kecil
memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
3.
Pembangunan SDM.
Pembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas
terutama untuk golongan penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya
manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan.
4.
Peraturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Peranan LSM penting bagi program pengurangan
kemiskinan.Mereka justru mampu menjangkau golongan kelompok miskin.
C. Pembentukan lembaga-lembaga ekonomi
Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan dalam
bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya.Fungsi
lembaga ekonomi: Tujuan lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok
untuk kelangsungan hidup masyarakat.
D. Penentuan penggunaan sumber daya
a.
Sumber Daya Manusia
Pembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas
terutama untuk golongan penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya
manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan.
b.
Sumber Daya Alam
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan
kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut
dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang
didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.
Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sudah
cukup tepat dalam hal menjaga keseimbangan SDA yang berkelanjutan, tetapi
sebaiknya peran pemerintah tidak hanya sebagai pembuat kebijakan (legislatif)
dan pengontrol saja, tetapi ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan pemerintah.
Pemerintah mempunyai peranan penting dalam
menghadapi masalah ekonomi di Negara kita ini. Krisis moneter yang dialami
bangsa Indonesia memberikan dampak yang amat besar. Kemiskinan, pengangguran
memuncak. Ditambah dengan bertambahnya koruptor yang ada di Indonesia
mengakibatkan dana APBN maupun APBD yang ada tidak tersalurkan dengan tepat
sehingga mengakibatkan hutang negara semakin besar.
Serta turunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, turunnya harga
migas semakin memperberat kondisi ekonomi negara dan mengakibatkan defisit
terhadap devisa negara.
Hal ini mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap
pemerintah di kalangan masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan
menengah ke bawah. Bahkan mereka menganggap pemerintah dengan sebelah mata.
Pemerintah mulai dipertanyakan kinerjanya ditambah pula dengan terbongkarnya kasus
korupsi di Indonesia. Maka dari itu peran pemerintah untuk mengatasi kondisi
perekonomian yang semakin krisis ini harus semakin ditingkatkan. Berikut adalah
beberapa peran pemerintah untuk mengatasi perekonomian:
Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur,
memperbaiki atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor
swasta. Seperti yang tercantum dalam UUD Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3. Oleh karena
itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada
peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah
perekonomian. Dalam
perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi
alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1.
Pada fungsi
alokasi pemerintah harus menetukan barang-barang publik yang diperlukan
warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar
yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.
2.
Pada fungsi
distribusi pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan
agar masyarakat sejahtera.
3.
Pada fungsi
stabilitas pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau
mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga,
rekening luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai.
Masyarakat berharap semoga
pemerintah dapat melaksanakan peranannya dengan sebaik mungkin. Agar supaya
masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan kepada para wakil rakyat untuk
mengatur segala sumber daya yang ada. Sehingga mereka tidak dipandang dengan
sebelah mata.
2.2.
Agenda Kebijakan Publik Pemerintah
Dalam perekonomian Indonesia,
pemerintah memiliki agenda kebijakan publik untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi, antara lain :
1.
Pemberdayaan
UMKM
Kebijakan tersebut untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan
kesempatan berusaha yang dapat mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat,
terutama bagi penduduk yang kurang mampu. Kaitannya dengan menggerakkan sektor
riil terutama di bidang UMKM, pemerintah akan meningkatkan pemberdayaannya
termasuk memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Program ini sendiri akan
dijalankan selama setahun. Bentuk konkrit dari program tersebut salah satunya
adalah merekomendasikan agar RUU LKM segera diselesaikan. Sementara itu,
revitalisasi Kredit Usaha Rakyat akan menjadi program 100 hari pemerintah.
Begitu pula usaha mengembangkan kapasitas UKM.
Pemerintah bukannya tak memperhatikan nasib pengusaha UMKM. Beberapa
agenda menggerakan sektor riil terutama di bidang pemberdayaan UMKM sudah
dibuat. Namun, pada kenyataannya program ini belum menyentuh pengusaha sekelas
Ira. Ia masih menyesalkan tidak adanya perhatian dari pemerintah kepada
pengusaha UMKM. Dalam mengajukan kredit modal pun dirinya merasa dipersulit. Ia
harus mengurus Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan berbagai keperluan
administrasi lainnya. Akhirnya kredit modal urung diajukan. Bantuan dari
pemerintah tak jadi diterima.
2. Privatisasi Ekonomi
Kebijakan publik yang dihasilkan dalam bidang
ekonomi cenderung dimenangkan oleh kepentingan asing dalam memperkuat
perekonomian di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah
Indonesia untuk meminjam dana asing dari IMF, Word Bank, dan lembaga-lembaga
donor lainnya. Dengan adanya transaksi utang luar negeri tersebut, Indonesia
diwajibkan memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh lembaga pendonor.
Persyaratan tersebut berupa beberapa kebijakan nasional yang harus diterapkan
di Indonesia. Hampir seluruh kebijakan-kebijakan tersebut cenderung
menguntungkan pihak-pihak asing, yakni dengan kebijakan privatisasi dan membuka
lebar-lebar kran investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Dengan adanya
kebijakan tersebut, keuntungan lebih banyak dirasakan oleh para pengusaha asing
yang masuk ke Indoensia sehingga perekonomian Indonesia lebih banyak
dikendalikan oleh Negara asing.
Kebijakan privatisasi ekonomi merupakan rangkaian agenda kebijakan public yang ditawarkan oleh negara-negara maju di Negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh terhadap posisi Negara yang cenderung lemah. Dengan keadaan Negara yang lemah, kebijakan public mudah dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Selain itu, Negara melalui perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN yang menjadi pemasok keuangan Negara untuk kepentingan public selalu kalah saat berkompetisi dengan perusahaan swasta yang hanya untuk kepentingan individu. Oleh karena itu, dalam bidang ekonomi, Negara harus melakukan monopoli. Dalam hal ini Negara harus memiliki tempat yang kuat terlebih dahulu.
Kesimpulan
Peranan pemerintah dalam pelaksanaan
pembangunan terutama di Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas
jajahan harus benar-benar aktif dan positif.karena pemerintah harus mempnyai
sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan denagn upaya meningkatkan
taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya
Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur,
memperbaiki atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor
swasta. Seperti yang tercantum dalam UUD Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3. Oleh karena
itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada
peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah
perekonomian.
Beberapa upaya yang dilakukan
pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan pada pembangunan
nasional,yaitu:
1. Kebijakan pemenuhan
hak-Hak Dasar Masyarakat.
2.
Pembangunan pemerintah dan
usaha kecil.
3.
Pembangunan SDM.
4. Peraturan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM)
Borgata Hotel Casino and Spa - Dr.MCD
BalasHapusThe 광양 출장샵 Borgata 보령 출장샵 Hotel Casino & Spa (formerly MGM Resorts Hotel Casino & Spa) is one of 공주 출장마사지 the most 구리 출장안마 luxurious and 김포 출장마사지 most luxurious hotel and casino resorts in Atlantic City